GCW Desak Polda Malut Usut Mafia DD, Soal Ratusan Kades Halsel Stuban di Jabar

0
67
FOTO SEJUMLAH KADES HALSEL STUBAN DI JABAR (3)

LABUHA, Malutdetik.com – Koordinator LSM GCW Maluku Utara, M. Muhiddin mendesak Polda Maluku Utara segera mengusut otak dibalik mafia anggaran yang bersumber dari dana desa, yang ditaksirkan menghabiskan dana desa sebesar Rp 3 milyar lebih untuk mengikuti kegiatan studi banding (Stuban) di Desa Bongkok, Sumedang Jawa Barat, pada 24 Juli 2023 lalu.

Menurut Koordinator LSM Gamalama Corroption Watch (GCW) kegiatan studi banding (Stuban) di Jabar yang melibatkan ratusan Kepala Desa (Kades) di Halsel adalah bentuk menghambur-hamburkan uang rakyat, apalagi anggaranya bersumber dari dana desa tentunya harus mengikuti petunjuk dalam juksis terkait penggunaan dana desa dan harus ada persetujuan dari masyarakat terkait penggunaan dana tersebut, tegas Muhiddin kepada wartawan malutdetik.com, pada Sabtu (05/08/2023) melalui via telepon.

Apalagi dalam kegiatan studi banding (Stuban) tersebut dapat melibatkan Kepala Inspektorat Halsel, Asbur Somadayo bagimana seorang auditor ikut terlibat langsung dalam kegiatan stuban yang berkaitan dengan penggunaan dana desa (DD) 2023. Meskipun dengan alasan untuk melakukan pengawasan, namun secara etika dalam birokrasi tentunya menyalahi ketentuan sebab pihak Inspektorat bertugas untuk melakukan audit atas penggunaan APBD, jika Kepala Inspektorat ikut terlibat dalam kegiatan stuban tersebut bagimana kedepan siapa yang bertugas untuk melakukan audit terkait penggunaaan dana tersebut, ujar Muhiddin.

Koordinator LSM Gamalama Corroption Watch (GCW) M. Muhiddin berjanji akan melakukan investigasi di sejumlah desa-desa yang ada di Halsel terkait dengan penggunaan dana desa (DD) utamanya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan stuban di Jabar tersebut. “saya akan turun ke desa-desa melakukan investigasi di masyarakat, jika masyarakat mengatakan tidak mengetahui adanya kegiatan stuban tersebut maka GCW akan membuat laporan resmi ke Polda Malut atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa,” tegas Muhiddin.

Hasil pantauan wartawan malutdetik.com dilapangan menemukan bahwa kegiatan studi banding ratusan para kades di Halsel tersebut juga melibatkan sejumlah pihak terkait, yakni beberapa  pejabat ASN Halsel maupun pihak organisasi dari luar diantaranya, Plt Kadis BPMD Halsel Faris Hi Madan, Kepala Inspektorat Halsel Asbur Somadayo, Ketua ABDESI Halsel Iswadi Ishak dan Keta KNPI Halsel IrfanAbdurahim yang juga sebagai politisi dari PKB, sampai berita ini diterbitkan pihak instansi terkait belum dapat dikonfirmasi. (Red/01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here