Farid Abae: Saya Hanya Kerja Tanggap Darurat “Soal Izin Galian C Urusan Pihak Dinas Terkait”

0
47
SALAH-SATU-RUMAH-WARGA-DESA-PANAMBOANG-DI-HALSEL-TERKENA-BENCANA-BANJIR-3-

LABUHA, Malutdetik.com – Mencermati situasi dan kondisi pemberitaan di beberapa media masa lokal terkait izin Galian C di Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara itu tidak benar. Sebab, saya bukan pengusaha pertambangan (jual beli) batu dan pasir yang harus memiliki izin Galian C. Saya hanya melaksanakan pekerjaan tanggap darurat (bencana) dengan harapan untuk membantu pihak Pemerintah Daerah (Pemda) demi untuk keselamatan masyarakat Halmahera Selatan secara umum dan khususnya bagi warga disekitar lokasi tanggap darurat (bencana) seperti ancaman banjir baru-baru ini yang merusak ruas jalan dan perumahan warga di Desa Panambuang dan Sawadi, ujar Farid Abae, (05-08-2023).

Sealin itu, sebagai kontraktor khususnya yang menangani proyek tanggap darurat (bencan) juga berkewajiban tetap membayar pajak Galian C, hal tersebut berlaku secara umum seperti yang dialami oleh teman-teman kontraktor lain. Soal pemindahan matrial pasir dan batu dilokasi kerja adalah bentuk relokasi sungai dengan tujuan untuk memperluas areal aliran air di sungai sehingga sisa matrialnya dipindahkan kelokasi atau tempat lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, seperti badan jalan dan tempat umum lainya, ujarnya.

Gambaran secara umum bahwa ketentuan dan regulasi terkait kebencanaan dan tindakan penanganan tanggap darurat yang digunakan mengacu pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) yakni:

  1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
  2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
  3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
  4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
  5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
  6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
  8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
  9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
  11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
  12. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
  13. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
  14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
  15. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
  16. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  17. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Menurutnya, ketentuan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah itu sudah diatur secara jelas terkait dengan penaggulangan bencana dan saya selaku kontraktor tentunya harus berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan tanggap darurat (bencana). Dan jika ada kesalahan hilaf dan lupa sebagai manusia biasa saya juga bersedia menerima kritikan dari masyarakat melalui media dan menerima teguran dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel, tutup Farid Abae. (Red/01)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here